Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Layanan AHU, Kemenkum NTB Terima Audiensi INI

Mataram, Grafikanews.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menerima audiensi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi NTB.

Pertemuan strategis beserta jajaran Pengurus Daerah ini dilangsungkan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah pada Rabu (11/11/2026).

Audiensi ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi antarlembaga.

Fokus utamanya adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Ketua Pengwil INI NTB, Lalu Mulyadi, menyampaikan harapannya agar sinergi antara organisasi notaris dan Kanwil Kemenkum NTB dapat terus terjalin dengan erat.

Ia juga menegaskan kesiapan penuh pihak INI NTB dalam mendukung berbagai program maupun kegiatan yang digagas oleh Kanwil Kemenkum NTB ke depannya.

Merespons hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, memberikan apresiasi atas kunjungan dan komitmen jajaran INI NTB.

Ia berharap kerja sama yang telah terbangun kokoh selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kepentingan keprofesian notaris.

“Tidak ada arahan khusus, yang terpenting apa yang sudah berjalan dengan baik dapat terus dipertahankan. Mari kita jalankan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama demi kebaikan notaris," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Risman juga memaparkan rencana pelaksanaan rapat koordinasi bersama seluruh anggota Majelis Pengawas Notaris se-Provinsi NTB.

Melalui forum rakor tersebut, masing-masing Majelis Pengawas Daerah (MPD) diharapkan dapat proaktif menyampaikan aspirasi, kendala, maupun permasalahan pengawasan notaris di wilayah kerjanya.

Berbagai masukan di lapangan itu nantinya akan dihimpun dan dirumuskan sebagai bahan usulan kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal AHU.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita, turut memberikan sejumlah catatan pengingat bagi jajaran INI NTB.

Ia meminta agar sosialisasi mengenai kewajiban Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) terus dilakukan kepada seluruh notaris secara rutin setiap tahunnya.

Kepatuhan terhadap pedoman PMPJ ini dinilai sangat krusial, mengingat ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi pemblokiran akun notaris yang berdampak pada terhambatnya layanan.

Selain persoalan PMPJ, Anna juga menekankan pentingnya pelaporan pendaftaran jaminan fidusia yang harus diselesaikan secara rutin setiap bulan.

Langkah tertib administrasi ini diperlukan guna menjaga kesesuaian data yang diterima oleh Kanwil Kemenkum NTB dari para notaris dengan pangkalan data pada Ditjen AHU.

Melalui penyelenggaraan audiensi ini, Kanwil Kemenkum NTB dan INI NTB menegaskan komitmen bersamanya untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat koordinasi.

Komitmen lintas lembaga tersebut ditujukan untuk mendukung profesionalitas kerja notaris sekaligus memastikan kepatuhan menyeluruh terhadap ketentuan administrasi hukum umum di daerah.

[Red]