Optimalisasi Lahan Telantar, Kementerian ATR/BPN Tetapkan 19 Ribu Hektare TCUN

Jakarta, Grafikanews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memaksimalkan pemanfaatan lahan telantar di berbagai daerah.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui penetapan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).

Selama dua tahun berjalannya Kabinet Merah Putih, kementerian mencatat telah menetapkan SK TCUN dengan total luas mencapai 19.064,58 hektare.

Dari total luasan tersebut, sebanyak 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen dialokasikan khusus untuk program Reforma Agraria.

Sementara itu, seluas 5.702,13 hektare diperuntukkan bagi Bank Tanah dan sisanya 135,96 hektare ditetapkan sebagai Cadangan Negara Lainnya.

Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, memaparkan pentingnya capaian tersebut.

“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).

TCUN sendiri merupakan tanah hasil penertiban tanah telantar yang telah resmi dikuasai oleh negara untuk didayagunakan kembali.

Sebelum ditetapkan peruntukannya, setiap objek TCUN harus melalui proses verifikasi yang ketat dari aspek fisik maupun yuridis.

Proses verifikasi ini dilakukan semata-mata untuk memastikan status tanah tersebut jelas dan terbebas dari berbagai persoalan sengketa.

Dengan kejelasan status hukumnya, penetapan peruntukan serta pemanfaatan tanah di lapangan dapat berjalan dengan lancar.

Guna memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal PPTR juga terus melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Tahapan pengawasan ini dinilai sangat krusial untuk memastikan agar tanah yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Pemerintah menjalankan tahapan terpadu mulai dari inventarisasi, pendayagunaan, hingga pengawasan sebagai langkah mengoptimalkan produktivitas tanah.

Melalui rangkaian upaya ini, masyarakat khususnya dari kelompok ekonomi lemah diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip utama pemanfaatan fungsi sosial tanah yang terus dikedepankan oleh pemerintah saat ini.

“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dwi Budi Martono.

[Red]