Hak PPPK Paruh Waktu KLU Siap Dibayar Lewat APBD Perubahan 2026

Lombok Utara, Grafikanews.com — Kabar gembira akhirnya datang bagi ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Lombok Utara. Pembayaran hak-hak mereka yang tertunda kini tinggal menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026, dengan total anggaran sebesar Rp4,8 miliar yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
 
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Utara, Mala Siswandi, menjelaskan bahwa keterlambatan ini terjadi akibat perubahan kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat yang mengharuskan beban gaji PPPK paruh waktu dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah mulai tahun 2026.
 
“Saat ini langkah yang sedang kita lakukan tinggal menunggu finalisasi APBD Perubahan. Selama dokumen tersebut belum disahkan, angka-angkanya belum bisa kita salurkan ke rekening rekan-rekan PPPK paruh waktu,” ujar Mala Siswandi, selasa (10/11).
 
Ia memastikan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk segera menyalurkan hak tersebut begitu proses selesai dan APBD Perubahan resmi ditetapkan.
 
“Semakin cepat prosesnya selesai, semakin cepat pula hak rekan-rekan dapat kami salurkan. Kami terus berkoordinasi dan berupaya seefisien mungkin agar tidak ada penundaan yang tidak perlu,” tambahnya.
 
Perubahan mekanisme pembiayaan menjadi akar utama masalah ini. Sebelumnya, honorarium PPPK paruh waktu dibayarkan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan sistem penggantian dari pemerintah pusat. Namun mulai tahun ini, beban pembayaran beralih sepenuhnya ke APBD Kabupaten Lombok Utara, sehingga alokasi dana tersebut belum terakomodasi saat penyusunan APBD Murni 2026.
 
“Kebijakan ini baru berlaku tahun ini. Karena itu, saat penyusunan APBD Murni pos pengeluaran ini belum masuk. Solusi satu-satunya adalah memasukkannya melalui APBD Perubahan,” ungkap Mala.
 
Anggota Badan Anggaran DPRD KLU, Ardianto, membenarkan bahwa angka Rp4,8 miliar telah disepakati bersama antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dewan dan eksekutif untuk memastikan kesejahteraan seluruh aparatur daerah tetap terjaga.
 
“Kesepakatan ini telah kita capai saat pembahasan KUPA-PPAS. Memang satu-satunya jalur yang tersedia adalah melalui perubahan anggaran. Sekarang kami berharap penyusunan dan pengesahan APBD Perubahan dapat segera rampung sehingga hak rekan-rekan PPPK paruh waktu bisa segera terbayarkan,” tegas Ardianto.
 
Dengan segera ditetapkannya APBD Perubahan 2026, diharapkan persoalan tunggakan penghasilan PPPK paruh waktu di Kabupaten Lombok Utara dapat segera tuntas dan tidak berlarut-larut.(Eza)