Ratusan Jiwa Kesulitan Air Bersih, Gubernur Khofifah Gerak Cepat Intervensi Krisis Kekeringan di Ngawi

Ngawi,Grafikanews.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau berbagai program pelayanan sosial, stabilisasi pangan, pendidikan, infrastruktur, dan pertanian di Ngawi pada Rabu (21/10/2026) dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.

Rangkaian kegiatan diawali di Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin, dengan penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako dan penanganan krisis air bersih. 

Dampak kekeringan di Kabupaten Ngawi dirasakan secara nyata oleh warga di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin. Berdasarkan data setempat, krisis air bersih akibat sumur warga yang mulai mengering telah berdampak pada 196 kepala keluarga (KK) atau sekitar 350 jiwa.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, bencana kekeringan di Kabupaten Ngawi berdampak pada 1.624 Kartu Keluarga (KK) atau sekitar 4.723 jiwa yang tersebar di 22 desa di tujuh kecamatan, meliputi Bringin, Karanganyar, Karangjati, Kasreman, Kedunggalar, Ngawi, dan Pitu.

Guna mempercepat penanggulangan dampak kekeringan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan dukungan logistik berupa bantuan distribusi air bersih senilai Rp307.115.065, 25 unit tandon air berkapasitas 1.200 liter, 420 unit jeriken kapasitas 15 liter, serta 200 lembar terpal.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Penanganan krisis air bersih dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan di Ngawi menjadi prioritas mendesak yang membutuhkan intervensi cepat.

"Pemprov Jatim mengintervensi dengan dukungan anggaran distribusi air bersih serta sarana penampungan seperti tandon dan jeriken agar kebutuhan harian warga di tujuh kecamatan terdampak dapat terpenuhi dengan baik," ungkap Khofifah.

Khofifah berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban warga sekaligus memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan air bersih selama kemarau. Pemprov Jatim akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pihak terkait untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. (Sal)