Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Gubernur Iqbal Tegaskan APBD NTB 2027 Harus Produktif

Mataram, Grafikanews.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikannya saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027.

Rapat Paripurna DPRD NTB ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB pada Selasa (17/11/2026) dan dihadiri pimpinan serta anggota dewan, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, hingga kepala perangkat daerah lingkup Pemprov NTB.

Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Gubernur Iqbal Tegaskan APBD NTB 2027 Harus Produktif

Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi DPRD memberikan catatan strategis mulai dari penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, hingga peningkatan pelayanan publik.

Fraksi Golkar menyoroti pentingnya kemandirian fiskal, efisiensi belanja birokrasi, ketahanan pangan, hilirisasi, mitigasi bencana, serta kesiapan pendanaan PON 2028.

Fraksi PKS menekankan penyusunan pendapatan daerah secara realistis, belanja yang berpihak kepada masyarakat, serta kejelasan mekanisme dan sasaran Program Desa Berdaya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra mendorong pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, penguatan sektor produktif, serta tata kelola pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang transparan dan akuntabel.

Fraksi PKB memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata yang membuka lapangan kerja.

Adapun Fraksi Demokrat memberikan perhatian pada pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pariwisata, penataan pertambangan rakyat, dan evaluasi ketahanan pangan, sedangkan Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi mendorong ketepatan perencanaan anggaran serta penguatan UMKM dan industri lokal.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Iqbal menekankan bahwa APBD tidak boleh hanya dipahami sebagai dokumen perencanaan dan rutinitas administrasi pemerintahan semata.

Anggaran daerah harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperkuat ekonomi rakyat, mengurangi kemiskinan, dan memperluas pemerataan kesejahteraan.

Dalam RAPBD 2027, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,06 triliun atau meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026, yang diarahkan pada sektor produktif, pelayanan dasar, infrastruktur, serta program prioritas daerah.

Menurut Gubernur, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan, tetapi dari hasil dan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Guna memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov NTB akan mengoptimalkan pajak dan retribusi, memperluas transaksi nontunai, memperbaiki tata kelola aset daerah, serta meningkatkan kinerja BUMD.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Program Desa Berdaya akan diarahkan pada 106 desa kantong kemiskinan melalui intervensi terpadu yang berbasis data dan disesuaikan dengan kebutuhan tiap wilayah.

Terkait persiapan PON 2028, pemerintah mengalokasikan dukungan pendanaan awal sebesar Rp60 miliar dalam RAPBD 2027 yang pemenuhannya akan dikolaborasikan bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Pemerintah juga memastikan pemerataan pembangunan mengacu pada indikator terukur seperti jumlah penduduk miskin, pengangguran, kualitas SDM, dan kerawanan bencana, sekaligus melibatkan UMKM serta pelaku usaha lokal dalam pengembangan pariwisata maupun berbagai event.

“Setiap anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Gubernur Iqbal.

Pemprov NTB berkomitmen menjadikan seluruh kritik dan saran fraksi sebagai perhatian dalam menyempurnakan RAPBD 2027, serta menyatakan terbuka untuk pembahasan dan pendalaman lebih lanjut bersama DPRD. [Red]

Tags: