NTB Raih Peringkat 3 Nasional Anti-Kecurangan JKN, Wagub Indah Tegaskan Integritas Pelayanan

Jakarta, Grafikanews.com – Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membentengi layanan kesehatan dari praktik kecurangan berbuah pengakuan nasional. NTB meraih peringkat ketiga kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik pada ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026.

Penghargaan yang digelar BPJS Kesehatan di Jakarta pada Rabu (18/11/2026) ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Dalam kategori yang sama, posisi pertama diraih Provinsi Bali dan peringkat kedua ditempati Nusa Tenggara Timur.

Wagub Indah memaknai capaian ini sebagai pengingat sekaligus motivasi untuk terus memperkuat integritas layanan kesehatan. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal penting yang wajib dijaga lewat tata kelola transparan, akuntabel, dan berpihak kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ia menegaskan bahwa menekan kecurangan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan harus dibangun sejak awal melalui sistem yang kuat, kepatuhan aturan, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi konsisten bersama BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya. Jangan sampai kecurangan merugikan peserta, mengurangi mutu pelayanan, atau menggerus kepercayaan masyarakat. Karena itu, NTB akan terus mendorong budaya integritas dan memperkuat pengawasan agar setiap sumber daya dalam Program JKN benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengingatkan bahwa kecurangan layanan kesehatan bukan sekadar persoalan kerugian finansial. Praktik ini juga berdampak langsung pada keselamatan pasien, mutu layanan, hingga kepercayaan masyarakat.

Tantangan pengawasan ini kian krusial seiring luasnya kepesertaan program. Tercatat per 1 November 2026, Program JKN telah melindungi sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia, sehingga menuntut pengendalian menyeluruh mulai dari pencegahan, deteksi, hingga penanganan.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya membangun ekosistem anti-kecurangan bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia mendorong penutupan celah tata kelola, pembaruan pedoman penanganan, perlindungan bagi pelapor, serta penguatan regulasi.

Bagi Pemprov NTB, penghargaan nasional ini menjadi dorongan untuk terus membangun sistem layanan kesehatan yang berintegritas. Keberlanjutan Program JKN pada akhirnya menjadi komitmen bersama agar hak kesehatan masyarakat terlindungi dan kepercayaan publik tetap terjaga. [Red]

Tags: