Mataram, Grafikanews.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapresiasi hasil asesmen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB terhadap tata kelola Program Desa Berdaya Transformatif.
Hasil kajian tersebut dinilai sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan program, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tujuan yang sejalan dengan FITRA dalam mengawal program pengentasan kemiskinan tersebut.
Pemerintah daerah berkomitmen memastikan Program Desa Berdaya berjalan sesuai aturan, transparan, tepat sasaran, dan mampu membawa keluarga penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi.
"Masukan FITRA merupakan vitamin penyehat bagi pelaksanaan program. Pemerintah membutuhkan pandangan kritis masyarakat sipil. Kami memandang asesmen ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperkuat agar Desa Berdaya semakin berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya pada Selasa (17/11/2026).
Pria yang akrab disapa Aka ini menjelaskan bahwa temuan asesmen FITRA perlu ditempatkan secara proporsional sesuai metodologi yang digunakan.
FITRA menerapkan pendekatan rapid assessment berbasis telaah dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan dengan analisis risiko kualitatif.
Oleh karena itu, identifikasi risiko tersebut harus dipandang sebagai peringatan dini dan ruang perbaikan, bukan kesimpulan bahwa keseluruhan program gagal atau terjadi penyimpangan.
Aka menerangkan, Desa Berdaya Transformatif tidak dirancang sekadar sebagai program penyaluran bantuan modal semata.
Program ini merupakan proses pemberdayaan keluarga secara menyeluruh melalui dukungan usaha produktif, pendampingan selama 24 bulan, serta intervensi kebutuhan dasar sesuai kondisi masing-masing keluarga.
Pada tahap awal tahun 2026, program ini menjangkau 40 desa dan kelurahan di NTB.
Dari total 7.250 rumah tangga miskin ekstrem yang terdata, sebanyak 5.162 keluarga ditetapkan sebagai penerima manfaat setelah melalui proses verifikasi dan validasi ketat.
Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan aset produktif maksimal sebesar Rp7 juta sesuai kebutuhan dan kelayakan usahanya.
"Keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan. Yang lebih penting adalah perubahan kondisi keluarga, peningkatan pendapatan, berkembangnya usaha, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta kemampuan keluarga membangun kemandirian," jelasnya.
Terkait pembagian peran perangkat daerah, Aka menegaskan bahwa Dinas Sosial P3A dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) memiliki tugas yang berbeda namun saling melengkapi.
Dinas Sosial P3A fokus pada penanganan masalah sosial, perlindungan sosial, serta pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
Sementara itu, DPMPD Dukcapil berperan dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan pemerintahan desa, serta fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa.
"Pembagian tugas itu bukan pemisahan tujuan. Keduanya harus bekerja dalam satu kesatuan intervensi. Keluarga penerima manfaat membutuhkan dukungan sosial sekaligus penguatan kapasitas dan kesempatan mengembangkan usaha produktif. Karena itu, koordinasi dan kejelasan tanggung jawab antarperangkat daerah harus terus diperkuat," tegasnya.
Menanggapi pernyataan praktisi hukum Amir Mahmud mengenai produk hukum dan dugaan kesalahan sistemik regulasi Desa Berdaya, Aka meminta agar persoalan tersebut dilihat secara utuh berdasarkan konstruksi kewenangan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan memiliki pijakan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
"Dengan demikian, kewenangan pemerintah provinsi menginisiasi program pemberdayaan dan penanganan kemiskinan bukan kewenangan tanpa dasar. Pelaksanaannya diterjemahkan melalui kebijakan kepala daerah, dokumen perencanaan dan penganggaran, serta instrumen operasional sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah," terangnya.
Aka mengungkapkan bahwa pelaksanaan Desa Berdaya tidak bertumpu pada satu dokumen semata, melainkan dikawal oleh sedikitnya 14 instrumen kebijakan dan operasional.
Instrumen tersebut mencakup kerangka perencanaan pembangunan daerah, peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, hingga Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
Ia juga meluruskan perbedaan kedudukan antara Peraturan Gubernur yang memuat norma pengaturan dengan Keputusan Gubernur yang bersifat penetapan administratif, sementara pedoman dan petunjuk teknis berfungsi mengatur tata cara operasional di lapangan.
"Perangkat daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang berada dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya, memiliki dasar penugasan yang sah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi, tidak tepat menyamakan seluruh instrumen tersebut seolah-olah memiliki kedudukan dan fungsi hukum yang sama," katanya.
Mengenai dugaan kesalahan sistemik, Aka mengakui bahwa perbedaan penomoran, waktu penerbitan, maupun ketentuan antardokumen memang perlu ditelusuri dan diselaraskan.
Namun, kekurangan administratif tersebut tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai cacat hukum secara keseluruhan.
"Jika ada kekurangan administratif, harus diperbaiki. Tetapi untuk menyimpulkan adanya kesalahan sistemik, harus ada pemeriksaan yang membuktikan letak kesalahan, norma yang dilanggar, kewenangan yang digunakan, prosedur yang ditempuh, serta akibat hukumnya. Kesimpulan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada identifikasi risiko atau perbedaan dokumen," tegasnya.
Aka menambahkan bahwa Program Desa Berdaya merupakan wujud nyata komitmen Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri dalam menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai agenda strategis pembangunan NTB.
"FITRA ingin program ini berjalan baik, pemerintah juga menginginkan hal yang sama. Kami terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Yang kita pertahankan adalah tujuan dan kepentingan program ini bagi masyarakat. Pemerintah berkewajiban memastikan Desa Berdaya berjalan sesuai aturan, anggarannya akuntabel, dan manfaatnya benar-benar dirasakan. Ukuran keberhasilan kita adalah semakin banyak keluarga yang mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan," tutupnya. [Red]




Tinjau Revitalisasi Museum NTB, Fadli Zo...
Dialog Kebudayaan di NTB, Menbud Fadli Z...
Stok Pangan NTB Aman Jelang Nataru, GPM ...