Tutup Celah Kebocoran PAD, Bupati Ngawi Kebut Aturan Baru Pajak dan Birokrasi

Ngawi,Grafikanews.com - Pemerintah Kabupaten Ngawi tengah mematangkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan ketergantungan pada dana transfer pusat.

Langkah agresif ini salah satunya diwujudkan melalui kebijakan perlindungan ekonomi yang membebaskan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bagi pelaku UMKM sektor mamin dengan omzet di bawah Rp6 juta per bulan.

Fokus kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, saat menjabarkan jawaban eksekutif dalam rapat paripurna di aula DPRD Kabupaten Ngawi, Kamis (12/11/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, ini membedah empat regulasi prioritas, meliputi revisi aturan pajak dan retribusi daerah, penataan susunan perangkat daerah, regulasi sanitasi masyarakat (STBM), hingga pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono mengatakan bahwa perombakan regulasi ini bukan sekadar penyesuaian administratif terhadap undang-undang terbaru, melainkan manuver penertiban sistem pungutan daerah guna menutup celah kebocoran pendapatan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Ini untuk menyesuaikan Perda dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Kita memperbarui definisi, objek pajak, dan tarif retribusi agar tidak ada beda tafsir antara petugas dan masyarakat di lapangan," ungkap Ony.

Selain merombak instrumen pendapatan daerah yang juga mencakup kejelasan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Pemkab Ngawi turut menata ulang postur birokrasinya.

Melalui Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penyesuaian kelembagaan dilakukan secara signifikan. Langkah ini mencakup pengintegrasian urusan ekonomi kreatif ke tubuh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta penegasan fungsi operasional yang lebih tangkas bagi Satpol-PP, Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (Sal)