Serap Masukan Regulasi Nasional, PPUU DPD RI Kunker ke Kemenkum NTB

Mataram, Grafikanews.com - Penguatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi regulasi menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Kunjungan kerja Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI ini dilakukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat pada Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Delegasi PPUU DPD RI ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III PPUU DPD RI, Andhika Mayrizal Amir.

Turut hadir sejumlah anggota DPD RI, unsur pimpinan Kanwil Kemenkum NTB, perancang peraturan, akademisi Universitas Mataram, serta pemangku kepentingan terkait.

Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan langsung dari daerah mengenai implementasi regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Termasuk membahas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dalam praktik penyusunan produk hukum di tingkat daerah.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, yang mewakili Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri.

Dalam sambutan Kakanwil yang dibacakan tersebut, ditekankan bahwa pembentukan regulasi tidak cukup hanya memenuhi aspek prosedural semata.

Regulasi yang disusun di daerah juga harus memperhatikan aspek kualitas, efektivitas, serta manfaatnya bagi masyarakat luas.

“Partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat,” demikian pesan Kakanwil.

Kakanwil juga menyoroti pentingnya penentuan prioritas pembentukan peraturan daerah yang harus disusun berdasarkan kebutuhan hukum dan prioritas pembangunan.

Sementara itu, anggota DPD RI asal daerah pemilihan NTB, Tuan Guru Haji Ibnu Halil, turut menyampaikan harapannya atas kunjungan kerja tersebut.

Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan berbagai masukan dan jalan keluar atas ragam persoalan pembentukan peraturan di daerah.

Pimpinan Delegasi, Andhika Mayrizal Amir, menjelaskan bahwa peninjauan ini sangat diperlukan untuk melihat kesesuaian ketentuan regulasi dengan implementasinya di lapangan.

Pada sesi pemaparan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Erbata Sri Muliatini, memaparkan gambaran pelaksanaan tugas jajarannya.

Berdasarkan data Kanwil Kemenkum NTB, hingga tahun 2026 tercatat sebanyak 303 permohonan harmonisasi rancangan peraturan.

Jumlah tersebut secara rinci terdiri atas 72 rancangan peraturan daerah dan 231 rancangan peraturan kepala daerah.

Pelaksanaan tugas yang padat tersebut saat ini didukung oleh 18 perancang peraturan perundang-undangan yang melayani satu provinsi dan 10 kabupaten/kota di NTB.

Dalam pemaparannya, disampaikan pula sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan jumlah perancang hingga pengajuan rancangan yang mendekati batas waktu penyelesaian.

Melalui kunjungan kerja dan diskusi interaktif ini, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, DPRD, DPD RI, dan akademisi diharapkan semakin kuat.

Penguatan koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang menjawab kebutuhan hukum masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

[Red]