Jakarta, Grafikanews.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) memperkuat langkah pengawasan kenotariatan guna menjaga profesionalitas dan akuntabilitas layanan hukum kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terkait dukungan narasumber pada Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris di NTB.
Pertemuan koordinasi berlangsung pada Kamis (19/11/2026) antara Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB dengan Direktorat Perdata Ditjen AHU, yang diterima oleh Kepala Subdirektorat Profesi Keperdataan, Dora Hanura. Langkah ini merupakan tindak lanjut permohonan narasumber untuk kegiatan yang dijadwalkan pada 24 November 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram.
Dalam kesempatan itu, Kanwil Kemenkum NTB mengapresiasi dukungan dan sinergi Ditjen AHU yang selama ini berjalan baik dalam pelaksanaan pelayanan serta pengawasan kenotariatan. Rapat koordinasi mendatang diharapkan menjadi ruang penyamaan persepsi, penguatan pemahaman tugas dan kewenangan, sekaligus peningkatan mutu pengawasan notaris di wilayah NTB.

Menanggapi hal tersebut, Dora Hanura menyampaikan bahwa permohonan narasumber segera ditindaklanjuti melalui koordinasi internal Ditjen AHU. Penunjukan pejabat yang akan hadir masih menunggu hasil pembahasan internal dan akan segera diinformasikan kepada Kanwil Kemenkum NTB setelah proses rampung.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Kanwil Kemenkum NTB menyatakan kesiapan dukungan anggaran akomodasi dan perjalanan dinas narasumber sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan ini diharapkan menunjang kehadiran langsung narasumber sehingga arahan yang disampaikan mampu memperkuat kapasitas anggota Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah Notaris.
Secara terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, menegaskan bahwa pengawasan notaris harus terus diperkokoh melalui sinergi dan koordinasi berkesinambungan.
“Kami berharap koordinasi dengan Ditjen AHU ini dapat memperkuat pemahaman dan kapasitas Majelis Pengawas Notaris, sehingga pengawasan berjalan semakin optimal dan profesional demi menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya. [Red]




Wagub Indah Pastikan Layanan Lansia di P...
Penuhi Permintaan Warga, Pemprov NTB Gel...
Perkuat Pengawasan Notaris, Kanwil Kemen...