Perkuat Kepastian Hukum Penataan Permukiman, Kemenkum NTB Kawal Perubahan Perda Kota Mataram

Mataram, Grafikanews.com - Penanganan kawasan kumuh membutuhkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kebijakan dan kebutuhan penataan permukiman. Untuk memastikan kepastian hukum dan keselarasan aturan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB bersama Pemerintah Kota Mataram melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Senin (9/11).

Bertempat di Aula Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, rapat dihadiri oleh perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bagian Hukum Kota Mataram, serta Kanwil Kemenkum NTB. Nanang Pujo Raharjo dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram membuka rapat sekaligus memaparkan draf perubahan Perda.

Pembahasan mencakup penyesuaian sejumlah ketentuan dengan regulasi terbaru, antara lain Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK), serta ketentuan sanksi administratif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, menegaskan bahwa penyusunan dan perubahan regulasi daerah harus memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan masyarakat. Regulasi yang disusun secara tepat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan penataan perumahan dan permukiman secara efektif.

Dalam rapat tersebut, Imam Sugandi dari Bagian Hukum Kota Mataram menyampaikan komitmen untuk mendampingi proses penyempurnaan draf agar sesuai dengan kaidah dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Melalui pembahasan lanjutan ini, Kanwil Kemenkum NTB mendukung Pemerintah Kota Mataram dalam menghasilkan regulasi yang harmonis, implementatif, dan mampu memperkuat upaya pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kota Mataram. [Red]