Kanwil Kemenkum NTB dan GEKRAFS Perkuat Kolaborasi Pelindungan Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif

MATARAM, Grafikanews.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) memperkuat sinergi dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) NTB dalam mendorong pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) bagi pelaku ekonomi kreatif. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas akses layanan, meningkatkan kesadaran hukum, serta memastikan karya dan produk kreatif masyarakat memiliki pelindungan hukum yang memadai.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi perwakilan GEKRAFS NTB yang diterima langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, GEKRAFS NTB menyampaikan komitmennya untuk mendorong pengembangan karya dan produk pelaku ekonomi kreatif melalui pelindungan KI. Nota Kesepahaman yang telah terjalin antara GEKRAFS dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi hingga tingkat daerah.

GEKRAFS NTB juga mengharapkan dukungan Kanwil Kemenkum NTB dalam memperluas akses informasi, konsultasi, serta pendampingan layanan KI. Langkah ini dinilai penting agar para pelaku ekonomi kreatif dapat mengenali jenis pelindungan yang sesuai dengan karya maupun produk yang dihasilkan, sekaligus memahami tahapan pengajuan permohonan KI.

Kepala Kantor Wilayah, Risman Somantri, menegaskan bahwa pelindungan kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kreativitas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi suatu karya.

“Pelindungan kekayaan intelektual harus menjadi perhatian bersama. Karya dan inovasi yang dihasilkan masyarakat tidak cukup hanya dikembangkan, tetapi juga perlu dilindungi dan dikelola dengan baik agar memiliki nilai tambah serta memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya,” ujar Risman.

Ia menambahkan, kemajuan pengelolaan KI turut mencerminkan kemampuan suatu negara dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi. NTB sendiri memiliki potensi kekayaan intelektual yang beragam, mulai dari hak cipta, merek, indikasi geografis, paten, desain industri hingga kekayaan intelektual komunal.

Menurutnya, potensi tersebut perlu diidentifikasi dan didampingi secara tepat sesuai karakteristik masing-masing karya dan produk. Dengan demikian, pelindungan KI tidak hanya berhenti pada proses pencatatan atau pendaftaran, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatannya untuk memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.

Sebagai langkah konkret, kedua pihak menjajaki penyiapan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagai landasan pelaksanaan kolaborasi di NTB. Dokumen tersebut akan mengatur ruang lingkup kerja sama, pembagian peran, serta rencana kegiatan agar pelaksanaannya berjalan terarah dan berkelanjutan.

Selain itu, kolaborasi juga akan ditindaklanjuti melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang edukasi sekaligus sarana identifikasi karya dan produk potensial yang membutuhkan konsultasi maupun pendampingan lebih lanjut.

Melalui sinergi dengan GEKRAFS NTB, Kanwil Kemenkum NTB berupaya menghadirkan layanan KI yang semakin dekat dengan pelaku ekonomi kreatif. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem kreatif yang tidak hanya produktif dalam menghasilkan karya, tetapi juga memiliki kesadaran kuat terhadap pentingnya pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi. [Red]