Gandeng BPBD, Imigrasi NTB Kebut Mitigasi Amankan Layanan Paspor

Mataram, Grafikanews.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Barat (Kanwil Ditjen Imigrasi NTB) menyelenggarakan Sosialisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana.

Kegiatan yang melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-NTB ini diselenggarakan di Aston Inn Mataram pada Senin (2/11/2026).

Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan jajaran keimigrasian dalam menghadapi potensi ancaman bencana di wilayah tersebut.

Hal ini sekaligus dilakukan untuk memastikan pelayanan publik, khususnya penerbitan paspor, tetap berjalan berkesinambungan dalam berbagai kondisi darurat.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi NTB, Yopie Asmara, hadir secara langsung membuka kegiatan dan memberikan arahannya.

Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi perhatian bersama mengingat kondisi geografis NTB yang sangat rawan.

Setiap satuan kerja diminta untuk memiliki langkah antisipatif dan perencanaan matang agar keselamatan pegawai maupun masyarakat tetap terlindungi.

Sebelumnya, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian, I Gede Semarajaya, turut menyampaikan laporan mengenai pentingnya pemahaman ancaman bencana.

Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Sadimin, memberikan pemahaman mendalam terkait karakteristik wilayah.

Sadimin menjelaskan bahwa Provinsi NTB merupakan wilayah multibahaya dengan ancaman gempa bumi, tsunami, hingga erupsi gunung berapi.

Kondisi tersebut menuntut adanya penyusunan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang komprehensif di setiap lingkungan perkantoran.

Terkait pelayanan paspor, keberlangsungannya sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas perkantoran, jaringan listrik, internet, dan sistem administrasi.

Oleh karena itu, UPT Imigrasi didorong untuk segera memperkuat strategi mitigasi fisik, seperti penyiapan jalur evakuasi dan penentuan titik kumpul.

Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) juga ditekankan.

Selain itu, pengamanan arsip, pencadangan data keimigrasian penting, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat menjadi prioritas utama.

Apabila terjadi kerusakan gedung, alternatif pemulihan pelayanan pascabencana dapat dilakukan dengan memanfaatkan mobil layanan paspor keliling.

Dalam kesempatan tersebut, BPBD NTB juga memperkenalkan pemanfaatan aplikasi SiAGA NTB untuk mendukung sistem peringatan dini kebencanaan.

Kegiatan edukatif ini ditutup dengan diskusi interaktif antara narasumber dan para peserta guna membahas langkah konkret di masing-masing satuan kerja.

[Red]