Dorong Aksi Terpadu, Wagub NTB Jadikan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Prioritas

Mataram, Grafikanews.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat kolaborasi.

Ajakan ini ditujukan guna mempercepat langkah nyata dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTB Tahun 2026.

Kegiatan strategis ini dilangsungkan di Lombok Astoria Hotel, Mataram, pada Kamis (5/11/2026).

Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah tetap dituntut untuk terus menghadirkan terobosan.

“Kita tidak boleh berhenti berbuat dan berhenti berpikir. Kita harus meyakini bahwa aksi nyata yang kita lakukan bisa ditunjukkan melalui penurunan angka kemiskinan yang signifikan,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di NTB pada Maret 2026 tercatat sebesar 11,17 persen.

Angka tersebut berhasil turun 0,21 poin persentase jika dibandingkan dengan periode September 2025 yang mencapai 11,38 persen.

Dari sisi jumlah penduduk, angka kemiskinan juga terpantau berkurang menjadi 628,50 ribu orang atau turun sekitar 8,68 ribu orang.

Wagub mengapresiasi capaian tersebut sebagai sebuah perkembangan positif yang patut disyukuri bersama.

Namun, ia mengingatkan agar tren penurunan angka statistik ini tidak lantas membuat jajaran pemerintah merasa berpuas diri.

Keberhasilan dinilai tidak cukup hanya diukur dari perbandingan angka statistik antardaerah semata.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah dari tingginya efektivitas program dan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam kaitan tersebut, Wagub secara khusus meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Desa Berdaya.

Sorotan utama ditujukan kepada sekitar 100 desa dari total 257 desa sasaran yang hingga saat ini masih belum merealisasikan pencairan anggarannya.

“Kita sudah hampir memasuki minggu kedua November. Artinya, waktu efektif yang bisa dipergunakan untuk menyelesaikan program ini tidak sampai dua bulan lagi. Saya mengingatkan para wakil bupati dan wakil wali kota untuk mengecek kembali desa-desa berdaya yang belum berproses,” tegasnya.

Wagub juga meminta Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan tahapan program berjalan sesuai rencana.

Program pemberdayaan yang digagas sejak awal tahun ini harus terus dikawal ketat agar anggaran yang disalurkan benar-benar menghasilkan perubahan produktivitas warga.

Selain program dari pemerintah, Wagub turut mengapresiasi kontribusi nyata dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Optimalisasi penyaluran zakat, infak, dan sedekah dinilai sangat membantu program pemberdayaan ekonomi produktif dan penyediaan rumah layak huni bagi mustahik.

Melalui Rakor TKPK Tahun 2026 ini, seluruh unsur pemerintah diharapkan dapat bertukar pengalaman dan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang jauh lebih terarah.

“Kita semua hadir dengan niat yang sama, yaitu menurunkan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Karena itu, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap program yang kita jalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

Melalui penguatan sinergi lintas wilayah dan lintas sektor, Pemprov NTB berharap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah dapat berjalan semakin efektif.

Target utamanya bukan sekadar memoles angka statistik, melainkan memastikan masyarakat NTB bisa mandiri dan memiliki kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. [Red]