Marzuki: Kritik Kebijakan Pemerintah Harus Tetap Berada pada Substansi

Tanjungpinang, grafikanews.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki SH, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berfokus pada kebijakan dan program pemerintah, bukan menyerang aspek pribadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
‎
‎Pernyataan tersebut disampaikan Marzuki sebagai tanggapan atas sejumlah pernyataan yang disampaikan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) periode 2025, Tio Ardianto, yang belakangan menjadi perhatian publik.
‎
‎Menurut Marzuki, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, pemerintah maupun partai politik harus terbuka terhadap kritik, masukan, dan koreksi dari masyarakat.
‎
‎"Kritik adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Kami menghormati setiap pendapat yang disampaikan masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan," kata Marzuki, Senin (15/6/2026).
‎
‎Meski demikian, ia menilai kritik akan lebih bermanfaat apabila diarahkan pada evaluasi kebijakan, program, maupun pelaksanaan di lapangan, bukan kepada ranah pribadi seorang pemimpin.
‎
‎Marzuki mencontohkan berbagai program pemerintah yang saat ini berjalan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan sejumlah program strategis lainnya. Menurutnya, seluruh program tersebut terbuka untuk dikritisi dan dievaluasi demi perbaikan.
‎
‎Ia mengakui bahwa dalam pelaksanaan sebuah program pemerintah, masih terdapat berbagai tantangan dan kekurangan yang perlu dibenahi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
‎
‎"Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan. Karena itu, masukan dan kritik yang konstruktif tentu sangat diperlukan untuk menyempurnakan pelaksanaannya," ujarnya.
‎
‎Marzuki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya kritik yang sehat, objektif, serta berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎Menurutnya, penyampaian kritik yang fokus pada substansi persoalan akan lebih efektif dalam mendorong perbaikan dibandingkan kritik yang bersifat personal.
‎
‎Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa tetap memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan mitra kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
‎
‎Karena itu, Marzuki mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program pemerintah di lapangan, termasuk jika terdapat penyimpangan atau pelayanan yang tidak sesuai ketentuan.
‎
‎"Jika ada persoalan di lapangan, silakan disampaikan kepada pihak terkait. Masukan dari masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi agar program-program pemerintah dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran," katanya.
‎
‎Menurut Marzuki, tujuan utama dari kritik dan pengawasan publik adalah memastikan setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
‎
‎Ia berharap ruang demokrasi tetap terjaga melalui penyampaian pendapat yang santun, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
‎
‎"Pada akhirnya kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, mari menjaga demokrasi dengan kritik yang konstruktif dan solusi yang membangun," tutupnya.