Kawal Proyek Panas Bumi di NTT, PLN UIP Nusra Kedepankan Penerimaan Sosial Masyarakat

Jakarta, Grafikanews.com - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) terus mendorong pengembangan energi panas bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).  Langkah strategis ini tidak hanya berorientasi pada kesiapan teknis semata, tetapi juga berfokus pada penguatan aspek penerimaan sosial.

Penguatan ini diwujudkan melalui pelibatan masyarakat sejak tahap awal dengan pendekatan yang sesuai karakteristik setiap wilayah. Hal tersebut mengemuka secara mendalam dalam Diskusi Penerimaan Sosial Panas Bumi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan diskusi ini diselenggarakan oleh Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta pada Jumat (4/9/2026).

Forum ini dihadiri langsung oleh Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Priatin Hadi Wijaya. Turut hadir Chairperson PYC Filda Citra Yusgiantoro, perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, dan jajaran PT PLN UIP Nusra. Hadir pula perwakilan dari PT Sukoria Geothermal Indonesia, PT Sinarmas Nage, serta sejumlah akademisi, pakar, dan pemangku kepentingan terkait.

Chairperson PYC, Filda Citra Yusgiantoro, menekankan pentingnya membangun ruang dialog yang komprehensif. Ruang dialog ini diperlukan untuk mempertemukan pemerintah, pengembang, akademisi, dan masyarakat dalam melihat tata kelola panas bumi secara menyeluruh.

“Pengembangan panas bumi tidak hanya perlu dilihat dari perspektif teknis dan ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan tata kelola. Karena itu, ruang dialog antarpemangku kepentingan menjadi penting untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam pengembangan panas bumi,” ujar Filda.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek PT PLN UIP Nusra, Avianda Edwin Fachrudin, memaparkan rencana strategis kelistrikan di daerah. Ia menyebutkan bahwa RUPTL 2025–2034 merencanakan pengembangan 132 proyek pembangkit dengan total kapasitas 2.182 megawatt (MW) di Nusa Tenggara.

Dari jumlah tersebut, sekitar 47 persen atau sebesar 1.016 MW di antaranya akan dipasok dari sumber energi baru terbarukan (EBT).

Khusus di kawasan Flores, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) direncanakan dapat mencapai kapasitas 162 MW.

“Pengembangan panas bumi memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi dan peningkatan pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Namun, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai aspek teknis. Kondisi sosial, budaya, serta karakter masyarakat di setiap wilayah juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan,” ujar Avianda.

Menurut Avianda, pengalaman pengembangan panas bumi PLN di Ulumbu, Mataloko, dan Atadei memberikan pelajaran yang sangat berharga.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik serta dinamika sosial yang berbeda-beda.

Isu yang kerap dihadapi sangat beragam, mulai dari pengadaan tanah, penggunaan sumber air, kebutuhan perbaikan infrastruktur, hingga adanya resistensi kelompok masyarakat.

Kondisi tersebut membuat proses komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat mutlak dilakukan secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, memaparkan besarnya potensi energi nasional.

Indonesia tercatat memiliki potensi energi panas bumi sekitar 23,2 gigawatt (GW) yang tersebar di berbagai wilayah nusantara.

Dari total potensi besar tersebut, kapasitas yang terpasang saat ini baru mencapai sekitar 2,78 GW atau 11,6 persen.

Khusus untuk di kawasan Nusa Tenggara sendiri, potensi energi bersih kelistrikan dari panas bumi tercatat mencapai angka sekitar 1,27 GW.

Priatin juga tidak menampik bahwa pengembangan panas bumi menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks di lapangan.

Tantangan tersebut mencakup tata guna lahan, perizinan, risiko sumber daya, keekonomian proyek, kebutuhan listrik, hingga dinamika sosial masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pendekatan pemetaan sosial dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan proyek.

Pendekatan ini dilakukan melalui sosialisasi di ruang publik, serta pelibatan aktif dari kalangan akademisi dan para praktisi.

Forum diskusi ini turut menggarisbawahi bahwa penerimaan sosial bukan sekadar tentang penyampaian informasi satu arah kepada masyarakat.

Pelibatan sejak tahap awal, komunikasi peka budaya, pengetahuan lokal, dan distribusi manfaat yang berkeadilan menjadi kunci utama keberhasilan proyek.

Terpisah, General Manager PT PLN UIP Nusra, RDW Manurung, menegaskan komitmen nyata perusahaannya terhadap hal tersebut.

Ia memastikan bahwa pembangunan infrastruktur energi bersih akan selalu berjalan beriringan dengan pembangunan daerah serta memberikan manfaat bagi warga.

“Pengembangan panas bumi merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Karena itu, PLN terus mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Manurung. [Red]