Wakil Rakyat Lombok Barat Desak Pemda Segera Ambil Langkah Antisipatif Hadapi Kekeringan

Lombok Barat, Grafikanews.com — Menyusul laporan dari BMKG yang menyatakan delapan daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) berada dalam status siaga kekeringan, H. Abdul Majid selaku Anggota DPRD Lombok Barat dapil Sekotong-Lembar merasa perlu memberikan perhatian khusus terhadap isu ini dan mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah antisipatif guna mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Kekeringan yang berkepanjangan ini tidak hanya mengancam ketersediaan air bersih, tetapi juga berdampak pada sektor pertanian, peternakan, dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang Abdul Majid sampaikan kepada Pemerintah Daerah:

Optimalisasi Penyaluran Air Bersih: Pemerintah Daerah perlu segera mengidentifikasi wilayah-wilayah yang paling terdampak dan memprioritaskan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah tersebut. Kerja sama dengan instansi terkait seperti BPBD, PDAM, dan Dinas Pekerjaan Umum menjadi sangat penting untuk memastikan air bersih dapat sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Penampungan Air: Beliau mengusulkan agar pemerintah segera melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur penampungan air, seperti embung dan sumur bor di wilayah yang rentan kekeringan. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat memiliki cadangan air yang cukup untuk menghadapi musim kemarau yang panjang.

Sosialisasi Hemat Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan: Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hemat air dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi dan kampanye yang masif, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam penggunaan air selama musim kemarau ini.

Mendorong Penggunaan Teknologi Pertanian yang Ramah Lingkungan: Untuk menjaga ketahanan pangan di tengah kekeringan, penting bagi pemerintah untuk mendorong penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan hemat air. Bantuan berupa peralatan dan pelatihan kepada petani harus menjadi prioritas agar hasil pertanian tetap stabil.

Penyediaan Dana Siaga Kekeringan: mengimbau Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan alokasi dana siaga kekeringan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana ini nantinya bisa digunakan untuk berbagai kegiatan mitigasi dan penanganan kekeringan secara cepat dan tepat.

Kolaborasi Antar-Sektor: Menghadapi bencana kekeringan memerlukan kolaborasi semua pihak. Pemerintah Daerah harus merangkul berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, dan pihak swasta untuk bersama-sama mencari solusi terbaik bagi penanganan bencana kekeringan ini.

Abdul Majid berharap, Pemerintah Daerah dapat segera mengambil tindakan konkret dalam menghadapi ancaman kekeringan ini. 

"Sebagai wakil rakyat, saya siap mendukung segala kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Lombok Barat. Mari kita bersatu untuk menghadapi tantangan ini demi masa depan yang lebih baik," ujarnya saat ditemui, Selasa (3/9). 

"Masukan ini saya sampaikan. Semoga kita semua tetap waspada dan saling bahu-membahu dalam menghadapi musim kekeringan tahun ini," tutupnya. [Red]