Tingkatkan Kinerja Pembinaan Hukum, Kanwil Kemenkum NTB Ikuti Evaluasi BPHN

MATARAM, Grafikanews.com – Kanwil Kemenkum NTB mengikuti rapat evaluasi kinerja triwulan I tahun 2026 yang digelar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kamis (30/4). Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk mengukur capaian sekaligus merumuskan langkah strategis dalam mengoptimalkan target pembinaan hukum di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Fokus evaluasi mencakup kesesuaian pelaporan kinerja, validitas data dukung, hingga komitmen ketepatan waktu pelaporan. Hal ini dilakukan agar setiap program kerja yang telah disusun dapat berjalan secara akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kepala BPHN, Min Usihen, menegaskan bahwa evaluasi di awal tahun merupakan pondasi vital untuk mengukur pencapaian target strategis organisasi. Ia meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan standar pelaporan dengan uraian kegiatan yang transparan dan didukung bukti yang valid.

“Standar pelaporan kinerja harus memuat uraian kegiatan yang jelas, didukung data yang valid, serta disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Min Usihen saat memberikan arahan.

Selain pelaporan rutin, BPHN juga menekankan penguatan kualitas layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kanwil Kemenkum NTB dituntut menyajikan laporan komprehensif terkait rincian layanan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik.

Aspek bantuan hukum turut menjadi bahasan utama, terutama dalam menyiasati penyesuaian anggaran tahun 2026. Strategi optimalisasi layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, didorong melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna menjangkau masyarakat lebih luas.

Melalui evaluasi ini, Kanwil Kemenkum NTB diharapkan mampu mengakselerasi kinerja pembinaan hukum, termasuk dalam analisis peraturan daerah dan penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan hukum yang berkualitas di Bumi Gora. [Red]