Isu LGBT Anak dan Remaja Jadi Perhatian, DP3AKB Ngawi Imbau Masyarakat Lapor Secara Bijak

Ngawi,Grafikanews.com - Maraknya isu penyebaran komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang menyasar kalangan anak dan remaja di Kabupaten Ngawi memicu perhatian serius pemerintah daerah. Langkah preventif hingga pendampingan psikologis kini diperketat guna membentengi generasi muda dari pengaruh penyimpangan perilaku tersebut.

Sebelum isu ini meluas di media sosial, Pemerintah Kabupaten Ngawi bergerak cepat merespons keresahan masyarakat dimana Bupati Ngawi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai perlindungan anak yang salah satunya menyoroti ancaman fenomena LGBT. Konsolidasi lintas sektoral pun digelar dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kominfo hingga Satpol PP.

Kepala Dinas Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi, Nugrahaningrum menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelamatkan anak-anak dibawah umur dengan tidak memberikan panggung atau stigma negatif yang justru dapat memperkeruh suasana.

"Fokus kita adalah melindungi masa depan anak melalui pendekatan yang dilakukan tidak asal menghakimi, melainkan harus melihat akar permasalahannya secara utuh. Fenomena ini bersifat multifaktorial, mulai dari kondisi lingkungan keluarga hingga ruang ketahanan digital anak," ungkap Nugrahaningrum saat dikonfirmasi, Rabu (30/9/2026).

Guna menangani kasus yang terindikasi di lapangan, DP3AKB mengimbau tenaga pendidik, masyarakat maupun semua lingkungan untuk tanggap terhadap perubahan perilaku anak. Namun, pihaknya mewanti-wanti agar penanganan tidak dilakukan secara demonstratif yang dapat mempermalukan anak.

"Jika menemukan gejala awal perubahan perilaku pada anak, segera laporkan secara tertutup. Kami akan turunkan tim psikolog untuk melakukan asesmen dan pendampingan. Jangan dihakimi secara publik, hindari pelabelan (stigma) karena tujuan kita adalah memulihkan dan merangkul mereka kembali," tegas Nugrahaningrum.

Melalui penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN), sekolah diminta menciptakan koridor yang aman agar anak terhindar dari berbagai bentuk kekerasan  fisik maupun kekerasan seksual yang berpotensi memicu trauma psikologis.

Sementara itu, menanggapi aksi beberapa individu yang mulai berani menunjukkan identitas (show-off) di ruang publik maupun sosial media maka dinas terkait akan mengintensifkan patroli pengawasan umum sebagai tindakan preventif untuk menjaga ketertiban masyarakat tanpa tindakan penggerebekan yang sifatnya mempermalukan.

Mengingat fenomena pergerakan komunitas ini menyerupai fenomena gunung es yang tidak terlihat sepenuhnya di permukaan, setiap langkah penertiban atau pembuatan kebijakan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, matang, dan tidak memicu peperangan terbuka.

Pemerintah mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, hingga perangkat desa untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif demi memutus rantai penyebaran fenomena ini di bumi Ramah. (Sal)