Desak Penanganan Cepat Kasus Travel Umroh, Badko HMI Bali-Nusra Audiensi dengan Kemenhaj NTB

Mataram, Grafikanews.com - Badan Koordinasi (Badko) HMI Bali-Nusra melaksanakan audiensi dengan Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Wilayah NTB di Kantor Kemenhaj NTB, Rabu, (14/10/2026). Koordinasi ini dilakukan menyusul adanya dugaan kasus travel umroh yang terindikasi melakukan penipuan terhadap jemaah di Bima dan Dompu.

Audiensi dihadiri langsung oleh Kepala Kemenhaj NTB, Lalu M. Amin, beserta jajaran, serta Ketua Umum Badko HMI Bali-Nusra, Caca Handika, bersama jajaran kepengurusan HMI.

Ketua Umum Badko HMI Bali-Nusra, Caca Handika, menegaskan bahwa Kemenhaj perlu melakukan upaya pencegahan khusus agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

"Dengan adanya kasus ini, Badko HMI Bali-Nusra terus melakukan upaya koordinasi agar kasus yang sama tidak terjadi lagi," tegas Caca.

Caca juga berharap agar Kemenhaj dapat menindaklanjuti permasalahan yang sedang terjadi secara cepat guna memberikan kepastian bagi para jemaah dan keluarganya. "Sekarang di Bima sedang blokir jalan, oleh karena itu perlu langkah cepat agar kepastian didapatkan oleh jamaah," harap Caca.

Selain itu, ia memberikan saran agar ke depan Kemenhaj memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan secara langsung agar penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat.

"Jadi saran kami, kedepan Kemenhaj punya kewenangan untuk melakukan penindakan," ujar Caca.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kemenhaj NTB, Lalu M. Amin, menegaskan bahwa persoalan yang sedang terjadi adalah murni kasus penipuan sehingga proses hukumnya harus berjalan di Aparat Penegak Hukum.

"Ini murni penipuan, karena memang tidak terdaftar. Kami turut prihatin kepada jemaah yang mengalami penipuan," tegas Amin.

Amin menyampaikan bahwa di usia Kemenhaj yang baru menginjak satu tahun, pihaknya telah banyak melaksanakan sosialisasi terkait daftar travel umroh yang telah mendapatkan izin resmi.

"Jadi ada 45 travel yang ada izin, jadi memang masyarakat perlu waspada terhadap kasus penipuan," kata Amin.

Ia menambahkan, ke depan pihaknya akan melakukan berbagai upaya terukur untuk memutus mata rantai penipuan dengan menggandeng pihak Polri dan Imigrasi.

"Supaya nanti semakin terukur gitu ya, kan mengerucut untuk persoalan-persoalan ini supaya tidak lagi ada celah-celah orang yang mau melakukan apa ya, penipuan atau pelanggaran terhadap yang akan merugikan kepada jemaah kita," lanjut Amin.

[Red]