Sering Mendengar Keluhan Insentif Nakes yang Belum Dibayar, Wakil Ketua DPRD Kalsel Geram dan Angkat Bicara!

Foto Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin. Foto :Istimewa

BATULICIN, Grafikanews.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin angkat bicara terkait keluhan insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang belum terbayar.

Ia menyoroti tentang apa yang sudah di dengarnya "Kenapa bisa begitu? Saya berharap Gubernur Kalsel selaku kepala daerah harus turun langsung mengambil langkah cepat, agar hak-hak nakes dipenuhi," tegas Bang Dhin sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Kalsel itu.

Bang Dhin menambahkan, menjadi hal wajib bagi nakes yang berhadapan langsung dengan pasien mendapat perhatian serius dan mendapat apresiasi dari pemerintah. Minimal,  tunjangan mereka dibayarkan sesegera mungkin. 

"Jadi jangan sampai keringat mereka sudah kering setelah melaksanakan kewajiban, tapi malah haknya belum dibayar," ucapnya.

Kemudian, menurut catatan LaporCovid-19, persoalan insentif tidak hanya berupa keterlambatan pencairan, tetapi juga pemotongan dana. Kendala itu terjadi di berbagai daerah. Lapor Covid-19 mencatat, sejak Januari 2021, aduan terkait insentif paling banyak dari Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

Padahal, aturan baru yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan pada Maret 2021 dengan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021, insentif akan dikirim langsung ke rekening tenaga kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk mengindari kemungkinan terjadinya pungutan atau pemotongan atas insentif nakes," ungkapnya.


"Kenapa masih ada hal demikian? Bagaimana di Kalsel? Baru-baru ini beredar kabar tentang adanya pemotongan insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di RSUD Ulin Banjarmasin, salah satu rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di Kalimantan Selatan hingga 35 persen."

"Saya minta, kepada Nakes yang dipotong insentifnya atau merasa dirugikan jangan takut untuk melapor. Kalau mau saya fasilitasi, saya membuka ruang lebar. Hubungi saya, telepon, WA, DM Instagram atau inbox di Facebook saya juga di buka lebar. Dan saya juga meminta pihak terkait untuk melakukan pengusutan kalau ada insentif yang dipotong" pungkas Syaripuddin yang juga Seketaris DPD PDIP Kalimantan Selatan itu.[ril/reg]

 

 

 

Tags: