Grafika News – Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tengah Wabah atau Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda. Penyerahan predikat WTP ini dilakukan secara virtual antara BPK RI Perwakilan NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Ruang Rapat Jayengrana (Kamis, 21/05/20).

Kepala BPK RI Perwakilan NTB Heri Purwanto menyampaikan apresiasi dan penghargaan karena walaupun di tengah wabah Covid-19 ini masih dapat melakukan kegiatan dengan tupoksi masing-masing sehingga dapat berhasil sukses.

"Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan LKP tahun 2019 BPK perwakilan NTB di samping melakukan pemeriksaan tatap muka dan rinci juga melaksanakan pemeriksaan secara daring atau online," ujarnya.

Sementara, Kepala Inspektorat Lombok Barat, Ilham mengatakan penyerahan LKP secara virtual untuk pelaksanaaan tahun 2019 itu dengan raihan WTP yang ke- 6 adalah berkat kerjasama semua pihak termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajaran bahu membahu untuk mengikuti semua aturan-aturan main dalam pengelolaaan keuangan daerah dalam pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban sehingga memetik hasil setelah dikerjakan selama satu tahun.

"Tentu dalam hal ini kita berharap Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kita dapatkan, kembali kita pertahankan di tahun yang akan datang dengan seminimal mungkin, bahkan dengan zero catatan-catatan yang ada di diri kita," ujarnya.

Senada dengan Ilham, Ketua DPRD Lombok Barat, Hj. Nurhidayah menyampaikan di tengah Pandemi Covid-19 ini Lombok Barat kembali WTP untuk yang ke-6 kalinya atas kerjasama dan kerja keras Pemerintah Daerah Lombok Barat.

Terkait dengan laporan LHP LKP tahun 2020, BPK perwakilan NTB telah menyelesaikannya disesuaikan dengan kondisi yang tidak seperti biasa. Dikatakannya, dalam prosesnya di tengah Covid-19 ini tidak seperti pemeriksaan sebelumnya di mana saat Ini hubungan atau interaksi kepada Pemerintah Daerah dengan BPK RI sangat terbatas.

"Walaupun demikian kami berharap dari hasil pemeriksaan LHP LKP tahun 2020 ini tidak mengurangi apa yang memang menjadi yang seharusnya yang diperiksa oleh Perwakilan BPK RI NTB," ujarnya.

Ia berharap pada tahun-tahun selanjutnya Lombok Barat memperoleh hasil pemeriksaan yang baik dan kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian. (Gus)