GrafikaNews.com - Dugaan perubahan data APBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021 tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD semakin menguat kebenarannya. 

Pj Sekda Tanbu, Ambo Sakka yang terkait dugaan tersebut, saat dikonfirmasi sejumlah media dirinya tak membantah maupun tak membenarkan sepenuhnya dugaan itu.

Dugaan perubahan data di APBD itu pun telah pula dilaporkan oleh Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3KRI) ke pihak Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu.

Beberapa waktu yang lalu Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Andi Akbar pun mengungkapkan terkait laporan LP3KRI itu pihaknya menangani secara step by step.

Sementara itu pihak DPRD hingga saat ini belum memberikan tanggapannya terkait dugaan perubahan data APBD itu secara resmi, sedangkan pemberitaan sejumlah media semakin gencar mengekspose masalah yang berpotensi merugikan sejumlah pihak tak terkecuali DPRD Tanbu sendiri.

"Nanti akan dirapatkan," kata Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, H. Supiansyah, ZA, SE, MH memberikan pesan melalui WhatsApp kepada wartawan beberapa waktu yang lalu.

Menguatnya dugaan ada data yang diubah di APBD Kabupaten Tanah Bumbu lantaran adanya keluhan dari beberapa Anggota DPRD Tanah Bumbu yang mengetahui usulan kegiatan mereka untuk masyarakat menghilang. Padahal sudah masuk sejak putusan Musrenbang.

"Usulan saya menghilang di APBD ini, saya sudah mengusulkan itu 2 tahun terakhir dan disetujui di APBD 2021 sebesar sekitar Rp 1 milyar," ungkap seorang anggota DPRD Tanah Bumbu sambil mewanti-wanti namanya tak disebut di pemberitaan.

Ia pun menambahkan, selain usulan yang nilainya cukup besar itu, terdapat pula usulan-usulan yang nilainya ratusan juta rupiah ikut menghilang.

"Saya tak berani bicara sekarang terkait menghilangnya usulan saya itu ke media secara terang-terangan, biar nanti Ketua DPRD saja yang bicara, atau terkecuali ada izin dari Ketua DPRD untuk bicara ke media maupun ke publik," tutup Anggota DPRD yang sudah 2 periode duduk sebagai Legislator itu. (Jon/rilis)