GrafikaNews.com – Pengelolaan manajemen resiko dimulai dari perencanaan. Di konsep perencanaan itu harus bisa membagi pekerjaan-pekerjan yang diprogramkan sesuai dengan skala prioritas. 

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid saat memberikan arahan terkait Pengelolaan Manajemen Resiko di Ruang Jayengrana, Jum'at (9/10).

"Kita harus mulai dari perencanaan dulu, setelah perencanaan itu selesai, kemudian dieksekusi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk betul-betul harus dikelola manajemen resikonya. Sehingga yang dihasilkan itu betul bisa dirasakan manfaatnya," kata Fauzan.
 
Dia menyebut di hadapan semua OPD, sering sekali sebuah program itu terhambat oleh hal yang tidak berhubungan langsung dengan program itu dan itu harus dimanage. 

"Saya contohkan pembangunan infrastruktur di Sekotong. Padahal perencanaan sudah bagus, proses tender sudah bagus dan pemenang tender sudah bagus, tetapi di lapangan masih ditemukan ada gangguan. Supaya hasil akhir itu baik, manajemen resiko yang harus kita kelola," akunya.

Sementara itu, Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB Edi Sunardi mendorong komitmen  bagaimana mengelola ketidakpastian dan bagaimana memanage kepastian dalam proses manajemen resiko yang dijalankan.

"Ada resiko di recofusing, ada resiko di pelaksanaan, ada resiko pertanggungjawaban dan itu semua harus kita manage. Dan bagaimana kita memanage yang sudah pasti diterapkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kita," katanya.

Dia menjelaskan, fokus hari ini semua langkah dan program di Pemerintah Daerah (Pemda) itu harus dilakukan dengan pertimbangan dan kira-kira apa hambatan. Jadi hambatan-hambatan itu diidentifikasi dan dimanage sehingga bisa sampai kepada tujuan.

"Ketika kita bicara manajemen resiko diharapkan itu bisa mengakuntaberitakan langkah kita untuk betul-betul mengurangi penyimpangan dan lain-lain," tutupnya. (*)