Lombok Barat, Grafikanews.com - Sebanyak 577 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pemerintah Desa (Pemdes) Sembung, Kecamatan Narmada menerima bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2023.

Secara simbolis, penyaluran bantuan beras CPP ini diserahkan oleh Kepala Desa Sembung H. Ali Abdul Syahid didampingi Perangkat Desa, Perwakilan Pendamping kepada masyarakat di Kantor Desa Sembung, Selasa (17/10). 

Kepala Desa Sembung H. Ali Abdul Syahid saat ditemui di kantornya mengatakan, bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disalurkan, merupakan program pemerintah untuk meringankan beban warga pra sejahtera. Selain itu, bantuan beras CPP juga merupakan salah satu upaya dari Pemerintah untuk menekan angka stunting di desa. 

"Pada hari ini kita dari Pemerintah Desa (Pemdes) Sembung menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang kaitannya dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan lainnya," katanya. 

Menurut dia, jaminan atas pangan bagi masyarakat untuk di Pemdes Sembung total penerima sebanyak 577 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah bantuan sebanyak 10 Kg setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

"Hari ini juga akan kami bagikan langsung bantuan beras CPP kepada KPM supaya tidak tertunda. Dan sistem penyalurannya akan kami panggil masing-masing dusun untuk datang ke Kantor Desa mengambil bantuan berasnya sendiri tanpa berwakil," ujarnya. 

Dia menambahkan, hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, artinya ada nanti salah satu KPM diwakilkan saat pengambilan bantuan beras CPP dan tidak nyampai. Hal seperti ini yang dihindari. 

"Kami tegaskan kepada perangkat desa untuk tidak boleh berwakil saat mengambil bantuan beras CPP kecuali yang ada namanya di KPM tersebut," tegasnya. 

Program bantuan beras CPP, kata dia, di Pemdes Sembung untuk triwulan ke-II disalurkan selama 3 bulan berturut-turut, mulai Oktober hingga Desember 2023.

"Kebetulan tadi pagi kami turun di salah satu warga yang profesinya sebagai petani sayuran, tomat satu keranjang yang beratnya hampir 50 kg harganya 30 ribu. Dan ini jauh berbanding terbalik dengan apa hasil masyarakat dan kebutuhan terkait dengan bahan pokok lainnya," akunya. 

Dia berharap, dari Pemerintah Desa supaya Pemerintah bisa membaca situasi terutama di satu sisi memang para petani diuntungkan dengan harga beras yang tinggi. Tetapi disisi lain seperti komoditas lainnya harganya jauh anjlok sehingga sangat merugikan para petani. 

"Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten dan lain sebagainya untuk kita bersinergi bagaimana mencari solusi yang terbaik," tutupnya. (Ndy)